“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR GELAP NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN” (Studi di Polda Sumbar)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR GELAP NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN (Cesia Ferdinda, 1510112163, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 80 halaman, 2019) ABSTRAK Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun untuk mengelabuhi pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak dibawah umur untuk dijadikan pengedar obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidak mampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Diperlukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan, 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan. Metode penelitian penulisan skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Adapun jenis dan sumber data yang dilaksanakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Upaya melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pengedar narkotika, menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana, akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi pengedar narkotika. Namun pada dasarnya pelaku peredaran narkotika yang menyangkut anak sebagai pengedar narkotika tetap dijerat dengan pasal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang narkotika. Anak yang menjadi pengedar narkotika berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam proses penyidikan di Ditres Narkoba Polda Sumbar, dimulai tahap pemanggilan dan penangkapan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pada tahap penahanan pelaksanaan perlindungan hukum belum berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tahap pemeriksaan pelaksanaan anak harus didampingi oleh orang tua, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan penasehat hukum, namun tidak semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada. 2. Kendala yang terjadi dilapangan dalam tahap pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam hal ini faktor penghambat yang terjadi pada aparat penegak hukum masih kurang memahami dengan adanya konsep diversi dan restorative justice, kedua di dalam proses pemeriksaan anak ruangannya terlalu kecil, ketiga dalam proses pemeriksaan tidak semua anak didampingi oleh orang tua atau walinya, dan fasilitas kurang mendukung seperti tahanan khusus anak yang kurang memadai. Saran dalam penelitian ini adalah : seharusnya para penegak hukum harus bisa lebih memahami dengan adanya konsep diversi dan restorative justice, penyidik hendaknya mengedepankan perlindungan hukum terhadap anak ditingkat penyidikan, menghindari sikap keras ataupun perkataan yang membuat anak mengalami tekanan batin, serta lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana tempat penahanan anak agar memiliki ruangan yang cukup sehingga menampung anak sebagai pelaku serta mengurangi dampak negatif terhadap pribadi anak agar tidak terancam